Jepang tengah menghadapi tantangan demografi yang signifikan, dengan penurunan populasi warga lokal dan peningkatan warga negara asing yang semakin pesat. Pemerintah pun melakukan tinjauan besar terhadap kebijakan imigrasi untuk memastikan keseimbangan sosial dan ekonomi di masa depan. Langkah ini menyoroti bagaimana Jepang beradaptasi dalam mengelola kebijakan imigrasi di tengah peningkatan warga negara asing.

Jepang Lakukan Tinjauan Kebijakan Imigrasi

Pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk meninjau kebijakan imigrasi secara menyeluruh, menyusul peningkatan warga negara asing yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Kehakiman Keisuke Suzuki menegaskan bahwa langkah ini mencakup kemungkinan pembatasan jumlah warga asing yang masuk jika ketegangan sosial melebihi batas yang dapat ditoleransi. Menurutnya, kebijakan imigrasi Jepang harus disiapkan sejak dini agar peningkatan warga negara asing tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Laporan sementara yang dirilis pada Jumat lalu menjelaskan bahwa Jepang harus mempertimbangkan berbagai dampak jangka panjang dari meningkatnya jumlah warga negara asing. Dengan proporsi warga asing yang diproyeksikan mencapai 10% pada tahun 2070, kebijakan imigrasi diharapkan mampu mengantisipasi perubahan besar dalam masyarakat. Penurunan angka kelahiran di Jepang, yang pada 2024 berada di bawah 690.000, juga menjadi faktor penting yang mempercepat peningkatan warga negara asing.

Gugus Tugas Baru dan Fokus Kebijakan

Untuk merumuskan kebijakan imigrasi yang tepat, Jepang akan membentuk gugus tugas baru yang bertugas melakukan survei mendalam mengenai dampak peningkatan warga negara asing. Gugus tugas ini akan menilai berbagai aspek termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan industri, ketenagakerjaan, perpajakan, jaminan sosial, hingga keamanan publik. Laporan tersebut menegaskan bahwa kebijakan imigrasi yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menghadapi peningkatan warga negara asing.

Menteri Kehakiman Suzuki menambahkan bahwa “hingga saat ini, hanya ada sedikit perdebatan strategis mengenai perlunya atau batasan penerimaan penduduk asing.” Oleh karena itu, Jepang harus memiliki kebijakan imigrasi yang terpadu untuk menghadapi peningkatan warga negara asing, mengingat saat ini jumlah penduduk asing bertambah sekitar 300.000 hingga 350.000 orang per tahun sejak berakhirnya pandemi.

Reformasi Sistem dan Tantangan Masa Depan

Laporan pemerintah Jepang juga menguraikan rencana reformasi kebijakan imigrasi terkait kategori visa, termasuk pelajar, bisnis, dan profesional. Jepang berencana memperkenalkan otorisasi perjalanan elektronik pada 2028, mempercepat proses suaka menjadi enam bulan pada 2030, serta memperluas kapasitas deportasi. Kebijakan imigrasi ini juga akan menyoroti peningkatan pengawasan agar pekerja asing ilegal dapat ditekan, seiring peningkatan warga negara asing di Jepang.

Selain itu, pemerintah juga diminta meninjau program pekerja berketerampilan khusus dan pekerja kurang terampil yang berencana masuk ke Jepang pada tahun fiskal 2027. Dengan meningkatnya warga negara asing, Jepang harus mempertahankan prioritas utama berupa keselamatan warganya, sekaligus menciptakan koeksistensi sejati antara masyarakat lokal dan pendatang.

Integrasi Sosial dan Strategi Ekonomi

Pemerintah Jepang menekankan pentingnya merancang skenario ekonomi yang sesuai dengan skala penerimaan warga negara asing. Kebijakan imigrasi juga diarahkan untuk memperjelas peran pemerintah pusat dan daerah, serta program integrasi sosial guna mencegah gesekan antar komunitas. Jepang ingin memastikan bahwa peningkatan warga negara asing tidak mengganggu stabilitas sosial, melainkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Suzuki menegaskan bahwa menjaga keamanan publik tetap menjadi prioritas utama, namun Jepang juga harus membuka ruang bagi warga negara asing untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan kebijakan imigrasi yang matang, Jepang berharap dapat menghindari perpecahan sosial yang pernah dialami negara-negara G7 lainnya akibat peningkatan warga negara asing.

Sumber