Sementara sebagian besar masyarakat membayangkan kelompok yakuza sebagai organisasi yang bergerak dalam bayang-bayang, realitas di Jepang menunjukkan bahwa mereka justru menghadapi banyak peraturan hukum, bahkan dalam hal sepele seperti lokasi kantor. Insiden terbaru yang menimpa kelompok Sumiyoshi-kai menunjukkan bagaimana birokrasi Jepang bisa menjadi alat paling efektif dalam membatasi ruang gerak kelompok kejahatan terorganisir ini.

Hukum Ketat Jarak Kantor Yakuza dan Perpustakaan

Pada 15 Mei lalu, empat anggota kelompok yakuza Sumiyoshi-kai ditangkap di distrik Kiyose, Tokyo, karena melanggar aturan zonasi kantor yang mengatur jarak minimal dari fasilitas publik. Kantor mereka terletak hanya 90 meter dari sebuah perpustakaan, padahal hukum mewajibkan jarak minimal 200 meter antara kantor kelompok kejahatan dan tempat publik seperti perpustakaan. Aturan ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menekan pengaruh organisasi kriminal terhadap masyarakat umum, khususnya anak-anak dan pelajar yang menggunakan perpustakaan.

Zonasi Yakuza dan Peran Birokrasi Jepang

Sistem hukum di Jepang memang unik, di mana kelompok yakuza diperbolehkan untuk tetap beroperasi secara legal selama tidak melakukan tindakan kriminal langsung. Dengan adanya hukum Botaiho yang diberlakukan pada tahun 1991, yakuza dianggap sebagai kelompok resmi, namun diawasi ketat. Salah satu bentuk pengawasan itu adalah melalui sistem zonasi ketat yang mengatur keberadaan kantor mereka di lingkungan publik. Pelanggaran seperti membuka kantor terlalu dekat dengan fasilitas umum seperti perpustakaan menjadi salah satu contoh nyata efektivitas hukum ini.

Pengaruh Botaiho dan Strategi Melemahkan Yakuza

Penerapan Botaiho menjadi titik balik dalam upaya pemerintah Jepang untuk mengendalikan kelompok kejahatan terorganisir. Meskipun dilarang secara konstitusional untuk membubarkan kelompok berdasarkan kebebasan berkumpul, Botaiho memperkenalkan konsep “Kelompok Kekerasan yang Ditunjuk” atau Shitei Boryokudan, yang membuat aparat hukum dapat memantau dan bertindak terhadap seluruh anggota organisasi jika satu anggotanya melanggar hukum. Dengan kata lain, pelanggaran kecil seperti mencuri “teripang laut” bisa membuka jalan untuk penyelidikan besar terhadap organisasi yakuza.

Larangan Baru dan Birokrasi Sebagai Senjata

Sejak tahun 2011, Jepang memberlakukan Peraturan Pengucilan Kejahatan Terorganisir yang melarang semua bentuk transaksi bisnis dengan anggota yakuza. Hal ini mencakup tindakan sehari-hari seperti menyewa properti atau bahkan berlangganan layanan streaming. Jika seorang yakuza menyembunyikan identitasnya untuk menyewa kantor atau membuka akun layanan, maka itu dapat dianggap sebagai penipuan, dan membuka jalan bagi penyelidikan terhadap kelompoknya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan nyata Jepang dalam menghadapi kejahatan bukanlah melalui kekerasan, melainkan birokrasi yang ketat dan menyeluruh.

Sumber: ©︎ Sora News 24 | Dok: ©︎ Pakutaso