Gereja Unifikasi di Jepang Hadapi Pembubaran

Gereja Unifikasi di Jepang kini berada di ambang pembubaran setelah pemerintah mengajukan permintaan resmi. Kasus ini mendapat perhatian luas karena dugaan pemaksaan donasi dan keterkaitan dengan kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Jika dibubarkan, Gereja Unifikasi akan kehilangan status hukum serta fasilitas pajaknya, yang berpotensi mengurangi pengaruhnya di negara tersebut.

Skandal Donasi dan Dampak Sosial

Sejak lama, Gereja Unifikasi dituding menekan pengikutnya untuk memberikan donasi dalam jumlah besar. Beberapa anggota bahkan mengalami kebangkrutan akibat tekanan untuk menyumbang hingga miliaran yen. “Saya tidak dapat membeli perlengkapan sekolah karena semua uang keluarga digunakan untuk gereja,” ungkap salah satu mantan pengikut. Skandal ini juga memicu dugaan penelantaran anak, di mana beberapa orang tua lebih mementingkan kegiatan gereja dibandingkan kebutuhan anak-anak mereka.

Keterkaitan dengan Kasus Shinzo Abe

Kasus ini mencuat ke publik setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2022. Pelaku, Tetsuya Yamagami, mengaku dendam kepada Gereja Unifikasi karena ibunya mengalami kebangkrutan akibat menyumbang sekitar 100 juta yen. Skandal ini mengungkap hubungan erat antara gereja dan beberapa politisi Jepang, yang menyebabkan mundurnya beberapa pejabat tinggi. Meskipun Abe sendiri bukan anggota gereja, ia pernah memberikan pidato dalam salah satu acara mereka.

Proses Hukum dan Pembubaran Gereja

Pemerintah Jepang telah mengajukan permohonan pembubaran resmi Gereja Unifikasi sejak Oktober 2023. Jika pengadilan mengabulkan permintaan ini, organisasi tersebut akan kehilangan status hukum dan hak istimewanya, termasuk pembebasan pajak. Namun, proses hukum dapat memakan waktu lama karena kemungkinan adanya banding dari pihak gereja. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa aset gereja akan dialihkan ke luar negeri untuk menghindari penyitaan.

Masa Depan Gereja Unifikasi di Jepang

Meskipun dibubarkan secara hukum, Gereja Unifikasi tetap dapat menjalankan kegiatan keagamaannya. Namun, reputasi mereka diperkirakan akan semakin merosot, menyebabkan penurunan jumlah pengikut. Beberapa ahli hukum juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat agar dana yang telah dikumpulkan gereja bisa dikembalikan kepada korban donasi berlebihan. “Pembubaran ini hanyalah awal dari proses panjang dalam menuntut keadilan,” kata seorang pengacara yang menangani kasus para mantan pengikut gereja.