Sanae Takaichi Hadapi Debat Pajak Jelang Pemilu

Menjelang pemilu Jepang pada Februari, perhatian publik tertuju pada perdebatan antar pimpinan partai yang dipimpin oleh Sanae Takaichi, terutama terkait kebijakan pajak konsumsi. Dalam debat nasional tersebut, Sanae Takaichi menegaskan pandangannya mengenai pengecualian pajak pangan, diplomasi internasional, serta langkah politik strategisnya. Isu yang diangkat oleh Sanae Takaichi menjadi sorotan utama di tengah tekanan ekonomi dan dinamika politik Jepang.

Peran Sanae Takaichi dalam Debat Nasional Jepang

Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi kritik dan dukungan dalam debat tujuh partai yang digelar menjelang dimulainya kampanye resmi pemilu 8 Februari. Dalam forum tersebut, Sanae Takaichi menyatakan keinginannya untuk merealisasikan pembebasan pajak konsumsi atas produk pangan selama dua tahun secepat mungkin. Menurut Sanae Takaichi, kebijakan tersebut sangat bergantung pada hasil pembahasan Dewan Nasional Reformasi Pajak dan Jaminan Sosial Terpadu.

Pernyataan Sanae Takaichi menegaskan bahwa pembebasan pajak pangan belum tercantum dalam janji kampanye Partai Demokrat Liberal. Sanae Takaichi juga tidak menjelaskan secara rinci sumber pendanaan untuk menutup potensi kehilangan penerimaan negara, dengan alasan hal tersebut harus dibahas lebih lanjut oleh dewan nasional. Sikap Sanae Takaichi ini memicu perdebatan mengenai kesehatan fiskal Jepang.

Perbedaan Sikap Oposisi terhadap Kebijakan Sanae Takaichi

Yoshihiko Noda, pimpinan aliansi oposisi baru, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan pajak pangan dapat dilakukan tanpa menambah utang negara, sebagai pembeda dari pendekatan Sanae Takaichi. Menurut Noda, rencana tersebut akan dibiayai melalui keuntungan dana yang didukung pemerintah, bukan dengan obligasi defisit seperti yang dikhawatirkan dalam kebijakan Sanae Takaichi.

Noda juga menyebut bahwa nol persen pajak konsumsi pangan merupakan kebijakan paling efektif untuk meredam kenaikan biaya hidup, sebuah kritik langsung terhadap kehati-hatian Sanae Takaichi. Perbedaan pandangan antara oposisi dan Sanae Takaichi menempatkan isu pendanaan dan waktu pelaksanaan sebagai tema utama kampanye.

Isu Diplomasi dan Pembubaran Parlemen

Dalam bidang luar negeri, sejumlah pemimpin oposisi menilai Sanae Takaichi terlalu pasif terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump. Tuduhan tersebut dibantah oleh Sanae Takaichi, yang menyatakan telah membangun hubungan erat dengan Washington serta menyampaikan posisi Jepang secara langsung. Sanae Takaichi juga menyatakan keterbukaannya untuk dialog langsung dengan Presiden China Xi Jinping.

Ketegangan hubungan Tokyo–Beijing meningkat setelah pernyataan Sanae Takaichi terkait kemungkinan respons Jepang atas situasi Taiwan. Selain itu, keputusan Sanae Takaichi membubarkan DPR sebelum pengesahan anggaran fiskal 2026 menuai kritik keras karena dianggap menghambat bantuan bagi rumah tangga terdampak inflasi.