Sanae Takaichi Hadapi Ujian Pemilu Jepang 8 Februari

Kampanye resmi pemilihan umum Jepang telah dimulai menjelang pemungutan suara pada 8 Februari, dengan Sanae Takaichi sebagai tokoh sentral yang berupaya memperoleh mandat baru. Pemilu ini menjadi ujian penting bagi Sanae Takaichi sejak menjabat perdana menteri, sekaligus menentukan keberlanjutan kebijakan ekonomi dan keamanan yang diusung pemerintahan Sanae Takaichi bersama koalisi barunya.

Pemilu Jepang 8 Februari dan Posisi Sanae Takaichi

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang atau House of Representatives akan digelar pada 8 Februari setelah resmi dimulainya masa kampanye nasional. Perdana Menteri Sanae Takaichi memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam kontestasi ini untuk memperkuat legitimasi politiknya. Bagi Sanae Takaichi, pemilu ini merupakan pemilihan nasional pertama sejak ia menjabat pada 21 Oktober dan membentuk koalisi baru dengan Japan Innovation Party setelah mengakhiri kerja sama selama 26 tahun dengan Komeito. Situasi tersebut menjadikan pemilu ini sebagai momen krusial bagi stabilitas pemerintahan Sanae Takaichi.

Lebih dari 1.270 kandidat diperkirakan akan bersaing memperebutkan 465 kursi DPR Jepang. Blok pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi menargetkan peningkatan perolehan kursi dibandingkan mayoritas 233 kursi sebelum parlemen dibubarkan. Dengan dukungan yang masih tipis dari anggota independen, Sanae Takaichi menegaskan pentingnya memperoleh mayoritas yang lebih kuat agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Isu Pajak Konsumsi dan Stabilitas Fiskal

Isu utama yang mencuat dalam kampanye pemilu ini adalah rencana penangguhan atau penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan di tengah inflasi berkepanjangan. Pemerintahan Sanae Takaichi menekankan pendekatan fiskal yang “bertanggung jawab namun agresif” guna menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesehatan fiskal negara. Kebijakan ini menjadi perdebatan tajam antara kubu pemerintah dan oposisi dalam kampanye.

Koalisi oposisi yang tergabung dalam Centrist Reform Alliance, termasuk Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito, menantang kebijakan Sanae Takaichi dengan janji untuk menghapus pajak konsumsi bahan pangan secara permanen. Perbedaan pendekatan ini menempatkan Sanae Takaichi sebagai figur kunci dalam penentuan arah kebijakan ekonomi Jepang pada periode mendatang.

Tantangan Politik dan Kritik Publik

Keputusan Sanae Takaichi untuk menggelar pemilu secara mendadak memicu kritik karena dinilai lebih mengedepankan pertimbangan politik dan berpotensi menunda pengesahan anggaran fiskal 2026. Pembubaran parlemen ini tercatat sebagai yang pertama pada awal sesi Diet reguler sejak 1966. Selain itu, pelaksanaan pemilu pada Februari dinilai menyulitkan pemilih, terutama pelajar yang tengah menghadapi ujian masuk universitas serta warga di wilayah yang dilanda salju lebat.

Masa kampanye yang hanya berlangsung selama 16 hari, terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, turut menimbulkan kekhawatiran publik karena terbatasnya waktu bagi pemilih untuk menilai program partai. Meski demikian, Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk mundur dari jabatan perdana menteri apabila gagal mempertahankan kendali atas parlemen, menandai besarnya risiko politik dalam pemilu ini.