Kasus mengejutkan datang dari Kepolisian Prefektur Shizuoka, Jepang, di mana seorang polisi senior diberhentikan karena dugaan pelecehan seksual terhadap anggota keluarga perempuan. Kasus ini mencuat ke publik setelah penyelidikan mendalam meski tanpa pelaporan resmi dari korban. Kejadian ini mengangkat kembali kekhawatiran soal penanganan internal terhadap pelanggaran berat di tubuh kepolisian.

Pemecatan Polisi Shizuoka Akibat Pelecehan Seksual

Seorang polisi Shizuoka berusia 40-an resmi diberhentikan pada 6 Maret 2025 setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap kerabat perempuannya sendiri. Informasi ini terungkap melalui sumber investigasi internal dari Kepolisian Prefektur Shizuoka, seperti dilaporkan media lokal. Dugaan tindakan tersebut meliputi tindakan tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan korban, serta perekaman secara diam-diam terhadap anggota keluarganya.

Menurut sumber tersebut, tindakan pelecehan ini terjadi sejak April hingga akhir Mei 2024, dengan aktivitas perekaman tersembunyi dilakukan sejak Agustus 2023. Ketika diselidiki, sang polisi mengakui semua perbuatannya. Hal ini memperparah pelanggaran karena melibatkan unsur pemanfaatan hubungan keluarga sebagai kedok tindak kejahatan seksual.

Dugaan Perekaman Tersembunyi Terhadap Keluarga

Kasus ini bukan sekadar tindakan pelecehan seksual, namun juga menyangkut pelanggaran hukum lain yaitu perekaman seksual ilegal. Polisi yang dipecat itu diketahui telah secara diam-diam merekam bagian tubuh korban dari keluarga sendiri selama berbulan-bulan. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Jepang tentang hukuman untuk perekaman seksual tanpa persetujuan.

Proses penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan informal dari salah satu kerabat korban. Namun, karena tidak ada laporan resmi dari korban kepada jaksa, Kantor Kejaksaan Distrik Shizuoka memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Hal ini menjadi perdebatan publik terkait lemahnya perlindungan korban dalam kasus yang menyangkut relasi kekeluargaan dan posisi pelaku sebagai aparat negara.

Alasan Kepolisian Tidak Umumkan Pemecatan

Yang menjadi sorotan selanjutnya adalah keputusan Kepolisian Shizuoka untuk tidak mempublikasikan kasus pemecatan ini. Mereka beralasan bahwa keputusan itu diambil demi melindungi privasi korban. Meski demikian, publik mempertanyakan transparansi polisi dalam menangani pelanggaran berat, terlebih yang dilakukan oleh anggota internal.

Inspeksi Kepolisian Prefektur menyatakan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan pedoman Badan Kepolisian Nasional Jepang. “Kami tidak akan membuat pengumuman pers di masa depan,” ujar pihak Kepolisian Shizuoka. Sikap ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap kasus kekerasan seksual, terlebih bila dilakukan oleh penegak hukum.

Sumber: ©︎ Tokyo Reporter | Dok: © Piexels