Pemerintah Jepang berencana mengusulkan kembali pengembangan fregat maritim bersama dengan Indonesia sebagai langkah strategis mempererat kerja sama keamanan di kawasan Asia Timur, menurut sumber terpercaya.

Dalam upaya ini, Menteri Pertahanan Jepang, Jenderal Nakatani, dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, pada awal Januari mendatang. Diskusi ini akan menyoroti potensi pengembangan fregat MSDF, yang telah menarik minat Indonesia, serta kemungkinan kolaborasi dalam pembuatan kapal selam.

Dokumentasi: aivars

Negosiasi terkait sempat terhenti selama pemerintahan sebelumnya karena fokus besar pada proyek relokasi ibu kota. Namun, dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki hubungan erat dengan proses ini, Jepang melihat peluang baru untuk melanjutkan pembicaraan. Kunjungan Nakatani pada 5–8 Januari akan menjadi landasan untuk pertemuan puncak antara Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Presiden Prabowo di akhir bulan.

Karena pedoman Jepang membatasi ekspor produk militer jadi, pengembangan bersama dinilai sebagai cara paling efektif untuk berbagi teknologi. Langkah ini juga akan memperkuat kerja sama strategis di bidang keamanan maritim, terutama di tengah kekhawatiran Indonesia atas ekspansi Beijing di Laut Cina Selatan.

Dokumentasi: Germannavyphotograph

Selain Indonesia, Jepang juga telah mengusulkan kolaborasi serupa kepada Australia untuk mengembangkan fregat berdasarkan desain kelas Mogami, dengan efisiensi kru tinggi. Dalam proyek ini, Jepang dan Jerman masuk sebagai kandidat akhir, dengan keputusan akhir dijadwalkan pada paruh kedua 2025.

Melalui Strategi Keamanan Nasional yang direvisi pada 2022, Jepang terus mendorong ekspor peralatan pertahanan berbasis kolaborasi publik-swasta, dengan tujuan mempererat hubungan dengan negara-negara yang memiliki visi dan nilai yang sama, sekaligus memperkuat industri pertahanan domestik.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam memperkuat keamanan regional dan aliansi strategis Jepang dengan negara-negara kunci di kawasan.