Pemerintah Indonesia Minta Jepang untuk Pangkas Durasi Magang di Jepang

Seputar Otaku - Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menyikapi program magang teknis di Jepang yang melibatkan banyak pekerja asal Indonesia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa meskipun program ini bisa menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, durasi magang yang terlalu panjang berpotensi menjadikannya kedok untuk eksploitasi buruh murah.

Menurut Karding, durasi magang seharusnya maksimal satu tahun. Jika berlangsung hingga tiga tahun atau lebih, status peserta magang dikhawatirkan akan bergeser dari pelajar atau trainee menjadi pekerja murah.

Hal ini berbeda dengan sistem magang teknis Jepang, yang bisa berjalan hingga lima tahun dan memberi kesempatan bagi peserta untuk naik status menjadi pekerja terampil bersertifikat (Specified Skilled Worker/SSW).

Bagi banyak orang Indonesia di Jepang, kendala bahasa menjadi tantangan besar yang memengaruhi upah dan perlakuan di tempat kerja. Walaupun Jepang sudah mengimbau perusahaan untuk memperlakukan pekerja asing setara dengan pekerja lokal, hambatan komunikasi sering membuat posisi tawar pekerja Indonesia lebih lemah, terutama terkait gaji, kontrak kerja, dan fasilitas seperti asuransi kesehatan.

Jepang menargetkan merekrut 820.000 tenaga kerja asing dengan visa SSW pada tahun 2029. Saat ini, sekitar 10.181 orang Indonesia sudah bekerja di Jepang di berbagai sektor, mulai dari konstruksi, perhotelan, hingga pertanian.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mengirim lebih banyak tenaga kerja, namun dengan perlindungan hukum dan regulasi yang lebih ketat, agar pekerja migran tidak dirugikan.

Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, turut mendukung pandangan Karding. Menurutnya, adanya perbedaan gaji, kontrak, dan fasilitas antara peserta magang dengan pekerja penuh waktu menjadi alasan kuat untuk meninjau ulang durasi program magang dan regulasi setelah masa pelatihan berakhir.