Situasi politik Jepang kembali memanas setelah hasil pemilu Jepang terbaru menimbulkan tekanan besar terhadap Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba. Dalam iklim politik yang penuh ketidakpastian, publik menunjukkan ketidakpuasannya terhadap arah pemerintahan saat ini. Survei terbaru mencerminkan penurunan tajam dukungan terhadap Kabinet serta partai politik utama, menandakan pergeseran signifikan dalam peta kekuasaan politik Jepang pasca pemilu.

Kondisi Politik Memburuk Usai Pemilu Jepang

Tingkat dukungan terhadap Kabinet Perdana Menteri Shigeru Ishiba mencapai titik terendah sejak ia menjabat pada Oktober, yakni hanya 22,9 persen. Penurunan drastis ini terjadi setelah koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitra koalisinya, Komeito, mengalami kekalahan dalam pemilu Jepang akhir pekan lalu. Kekalahan ini menandai krisis legitimasi yang serius terhadap Kabinet di tengah dinamika politik yang tidak stabil.

Survei yang dilakukan oleh Kyodo News pada Senin dan Selasa menunjukkan bahwa dukungan terhadap Kabinet Ishiba turun 9,6 poin dari bulan Juni, sementara tingkat ketidaksetujuan melonjak 14,9 poin menjadi 65,8 persen. Di tengah tekanan politik pasca pemilu Jepang, posisi PM Shigeru Ishiba pun makin terjepit.

Meskipun begitu, publik masih terpecah dalam merespons nasib politik Ishiba. Sekitar 51,6 persen responden menginginkan Perdana Menteri mundur dari Kabinet sebagai bentuk tanggung jawab atas kekalahan dalam pemilu, namun 45,8 persen lainnya tidak sepakat dengan desakan tersebut. Ketegangan politik di tubuh LDP juga meningkat seiring meningkatnya dorongan dari internal partai untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

Isu Kebijakan Imigrasi dan Dukungan Partai Politik

Dalam kampanye pemilu Jepang yang baru saja berlalu, isu tentang warga negara asing menjadi sorotan utama. Sebanyak 65,6 persen responden mendukung adanya peraturan yang lebih ketat terkait kontrol imigrasi dan kepemilikan properti oleh warga asing. Sementara itu, 26,7 persen tidak menginginkan perubahan dan 4,4 persen justru menginginkan pelonggaran kebijakan tersebut.

PM Shigeru Ishiba tetap mempertahankan posisi di Kabinet demi mencegah kebuntuan politik, apalagi di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga dan tenggat negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang semakin dekat. Isu-isu politik ini terus menjadi fokus utama diskusi pasca pemilu Jepang dan akan menentukan arah kebijakan nasional.

Survei juga menunjukkan bahwa hanya 42,3 persen pemilih yang mempertimbangkan kebijakan terkait orang asing saat memberikan suara, sementara 56 persen menyatakan tidak mempertimbangkannya. Fenomena ini menegaskan bahwa politik imigrasi memang penting namun bukan satu-satunya isu yang memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu Jepang terbaru.

Perubahan Arah Politik dan Kekuatan Oposisi Baru

Dukungan terhadap LDP turun ke angka 20,7 persen, titik terendah sejak era Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada 2001. Meski begitu, penting dicatat bahwa data ini tidak mencakup periode saat LDP berada di luar pemerintahan. Politik Jepang kini mulai menunjukkan gejala perubahan struktur kekuasaan setelah LDP-Komeito kehilangan dominasi di dua majelis parlemen, sebuah kondisi yang terakhir terjadi pada 1994.

Sebanyak 36,2 persen responden dalam survei menginginkan restrukturisasi politik melalui kerangka kerja baru, sementara 28 persen berharap adanya koalisi baru antara partai oposisi dan LDP-Komeito. Dalam konteks Kabinet, dinamika ini akan menentukan apakah PM Shigeru Ishiba bisa mempertahankan kursinya atau tidak.

Sanseito, partai populis baru yang konservatif dan anti-imigran, berhasil menarik perhatian pemilih dan kini memiliki dukungan sebesar 11,8 persen, naik signifikan dari 3,7 persen. Dukungan terhadap CDPJ meningkat menjadi 10,8 persen, sementara Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) mencatat peningkatan signifikan hingga 15,1 persen. Ini menunjukkan pergeseran sentimen politik Jepang yang merambah ke arah alternatif baru di luar partai-partai tradisional.

Faktor Media Sosial dan Isu Ekonomi dalam Pemilu Jepang

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik menjadi perhatian penting dalam pemilu Jepang kali ini. Namun, menurut survei, 64 persen responden merasa bahwa konten di media sosial tidak memengaruhi pilihan politik mereka, sedangkan 34,9 persen mengaku bahwa media sosial memberikan pengaruh terhadap keputusan memilih mereka.

Isu ekonomi tetap menjadi kekhawatiran utama pemilih. Sebanyak 32,2 persen responden menyebut langkah mengatasi kenaikan harga sebagai isu paling penting dalam pemilu Jepang, disusul oleh jaminan sosial termasuk pensiun (18,7 persen), serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (11,4 persen). Isu-isu ini akan menjadi tantangan besar bagi Kabinet Shigeru Ishiba ke depan.

Statistik Survei dan Respons Masyarakat

Survei dilakukan melalui sambungan telepon ke 516 rumah tangga secara acak dan 3.217 nomor ponsel, dengan total 1.049 responden aktif. Hasil ini memberikan gambaran yang jelas tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap Kabinet dan sistem politik saat ini, terutama setelah hasil mengecewakan dalam pemilu Jepang yang terbaru.

Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap restrukturisasi politik juga tercermin dari turunnya angka responden yang tidak mendukung partai mana pun, yakni dari 21,1 persen menjadi 12,3 persen. Hal ini menandakan meningkatnya minat publik dalam mencari alternatif politik baru di tengah ketidakpastian masa depan Kabinet dan arah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba.