Kebijakan baru dari kepolisian Jepang kini menjadi sorotan, terutama bagi warga asing yang tinggal atau berkunjung ke negara tersebut. Perubahan ini berkaitan dengan sistem penerjemah polisi Jepang, yang tak lagi menjamin kehadiran penerjemah secara langsung di lokasi penahanan. Dengan aturan baru kepolisian Jepang ini, komunikasi menjadi tantangan besar saat proses interogasi berlangsung. Hal ini tentu berdampak pada hak warga asing dalam menghadapi prosedur hukum di Jepang.

Kebijakan Baru Sistem Penerjemah Polisi Jepang

Kepolisian Jepang telah mengubah sistem penerjemah polisi Jepang yang selama ini menjamin kehadiran penerjemah langsung bagi warga asing yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dalam perubahan terbaru, kini tidak ada lagi jaminan bahwa penerjemah akan hadir secara fisik di kantor polisi. Sebagai gantinya, petugas dapat menggunakan penerjemah jarak jauh melalui sambungan telepon atau perangkat suara saat melakukan interogasi. Peningkatan jumlah kasus yang melibatkan warga asing menjadi salah satu alasan utama di balik perubahan aturan baru kepolisian Jepang ini.

Menurut data Badan Kepolisian Nasional, pada tahun 2024 terdapat 12.170 penangkapan terhadap warga asing, yang merupakan jumlah tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dengan meningkatnya kebutuhan penerjemah, sistem baru dianggap mampu mempercepat proses penyelidikan, meski menimbulkan tantangan dalam hal hak warga asing yang harus dijaga selama proses hukum berlangsung.

Tantangan Komunikasi dalam Aturan Baru Kepolisian Jepang

Salah satu tantangan terbesar dalam aturan baru kepolisian Jepang ini adalah kualitas komunikasi yang menurun karena penggunaan penerjemah jarak jauh. Warga asing yang tidak bisa berbahasa Jepang akan lebih rentan mengalami kesalahpahaman, baik secara linguistik maupun psikologis, saat menjalani interogasi. Komunikasi melalui sambungan suara membatasi kemampuan penerjemah dalam memahami konteks fisik seperti dokumen, foto, atau objek lain yang ditunjukkan oleh polisi. Hal ini dapat berdampak serius, terutama jika warga asing diminta menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami.

Dalam sistem lama, keberadaan penerjemah di tempat memungkinkan pemeriksaan berlangsung dengan akurasi lebih tinggi. Sekarang, keputusan untuk menggunakan penerjemah langsung atau jarak jauh berada sepenuhnya di tangan otoritas setempat. Perubahan ini mengundang kekhawatiran terhadap perlindungan hak warga asing, terutama dalam proses hukum yang sensitif dan penuh tekanan.

Perlindungan Hak Warga Asing di Tengah Sistem Penerjemah Polisi Jepang

Dengan diberlakukannya sistem penerjemah polisi Jepang yang baru, penting bagi otoritas hukum untuk tetap menjamin hak warga asing agar tidak dilanggar dalam proses interogasi. Penggunaan penerjemah jarak jauh harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, termasuk memastikan bahwa semua dokumen dan pernyataan dapat dipahami sepenuhnya oleh pihak yang diperiksa. Sementara sistem ini mungkin menguntungkan dari sisi efisiensi penyidikan, kepolisian Jepang tetap diwajibkan mengedepankan keadilan dan transparansi.

Selain itu, pelatihan tambahan untuk petugas yang menangani warga asing harus menjadi prioritas, agar proses penyelidikan tetap berjalan sesuai dengan aturan baru kepolisian Jepang. Mengingat meningkatnya keberagaman bahasa dari warga asing di Jepang, kolaborasi antara kepolisian, penerjemah profesional, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum Jepang.

Sumber: ©︎ Sora News 24 | Dok: © Pakutaso