Jepang Pasifik kembali menjadi sorotan dunia seiring perubahan arah kebijakan keamanan nasionalnya. Negara yang selama puluhan tahun dikenal membatasi peran militer kini bergerak lebih aktif dalam memperkuat kemampuan pertahanan. Jepang Pasifik menegaskan bahwa penguatan militer dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan daya cegah terhadap ancaman eksternal, khususnya dari China.

Transformasi Jepang Pasifik dan Kebijakan Militer

Setelah Perang Dunia II, Jepang Pasifik tidak diperbolehkan memiliki militer sebagaimana negara berdaulat lainnya. Pasal 9 Konstitusi Jepang tahun 1947 secara tegas menyatakan penolakan terhadap penggunaan kekuatan bersenjata, menjadikan Jepang Pasifik simbol negara tanpa militer ofensif. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah kembalinya militerisme yang pernah membawa Jepang pada agresi di Asia.

Namun, dinamika keamanan regional mendorong perubahan bertahap. Ketika Perang Korea pecah pada 1950, Amerika Serikat memandang Jepang Pasifik bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sekutu strategis. Hal ini berujung pada pembentukan Japanese Self-Defense Forces pada 1954, yang menjadi dasar legal keberadaan militer defensif Jepang Pasifik.

Perluasan Peran Militer di Era Shinzo Abe

Definisi pertahanan Jepang Pasifik mengalami perubahan besar di era Perdana Menteri Shinzo Abe. Pada 2014, pemerintah melakukan reinterpretasi Pasal 9 yang memungkinkan Jepang menjalankan pertahanan kolektif. Kebijakan ini membuka jalan bagi militer Jepang Pasifik untuk membantu sekutu, termasuk Amerika Serikat, meskipun Jepang tidak diserang secara langsung.

Undang-undang keamanan yang disahkan pada 2015 memperkuat peran tersebut. Langkah ini dipandang sebagai upaya Abe untuk membentuk militer “normal” tanpa mengubah konstitusi secara formal. Meski menuai kritik, pemerintah menilai kebijakan ini penting demi menjaga kredibilitas aliansi dan keamanan Jepang Pasifik.

Ketegangan China dan Arah Baru Militer Jepang

Ketegangan meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Pernyataannya mengenai kemungkinan respons Jepang terhadap konflik Taiwan memicu kemarahan Beijing. Insiden penguncian radar oleh pesawat China terhadap pesawat Jepang selama latihan kapal induk memperdalam kekhawatiran Tokyo atas aktivitas militer China di wilayah sekitar Jepang Pasifik.

Sebagai respons, kabinet menyetujui anggaran militer lebih dari 9 triliun yen, terbesar dalam sejarah Jepang Pasifik. Anggaran ini difokuskan pada pengembangan misil jelajah, sistem pertahanan pesisir, serta persenjataan tanpa awak. China menilai langkah tersebut sebagai penyimpangan Jepang Pasifik dari jalur damai yang selama ini diklaim.

Dampak Konstitusi dan Masa Depan Militer Jepang Pasifik

Strategi keamanan nasional yang diadopsi pada 2022 di era Perdana Menteri Fumio Kishida menjadi tonggak penting. Dokumen tersebut menyebut China sebagai tantangan strategis terbesar dan menyerukan penguatan kemampuan serangan balasan. Sejumlah pakar menyebut kebijakan ini sebagai “kematian Pasal 9” bagi Jepang Pasifik dan arah baru bagi peran militer nasional.

Meski wacana pengembangan kapal selam nuklir dan senjata nuklir mencuat, pemerintah menegaskan komitmen Jepang Pasifik terhadap tiga prinsip non-nuklir. Namun, tekanan geopolitik membuat arah kebijakan militer Jepang terus menjadi perdebatan global.

Sumber