Donald Trump Ingin Terapkan Tarif 100% untuk Film Asing, Bagaimana Dampaknya bagi Anime?

Seputar Otaku - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif 100% pada seluruh film yang diproduksi di luar negeri. Pernyataan ini ia sebarkan melalui platform media sosial Truth Social, menghidupkan kembali proposal yang sebelumnya pernah ia lontarkan pada Mei lalu.

Dalam postingannya, Trump menyebut bahwa film asing dianggap sebagai “ancaman bagi keamanan nasional.” Meski demikian, hingga kini belum ada jadwal penerapan resmi atau kejelasan mengenai mekanisme kebijakan tersebut.

Para pakar menilai wacana ini tidak mudah diterapkan, sebab definisi film asing sangat kompleks. Bahkan produksi besar Hollywood biasanya melibatkan lokasi syuting lintas negara serta kru internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang produksi mana yang akan terkena tarif jika kebijakan benar-benar berjalan.

Industri anime Jepang juga masuk dalam perdebatan ini. Mayoritas serial maupun film anime memang diproduksi di Jepang, namun proses pengerjaan episodenya kerap dialihdayakan ke studio di Cina, Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat.

Jika tarif diberlakukan, maka distribusi anime di pasar AS berpotensi terkena dampak besar, terutama dari sisi biaya lisensi dan distribusi. Hal ini bisa memengaruhi jadwal rilis, ketersediaan judul, hingga harga langganan layanan streaming yang menyediakan konten anime.

Meskipun bukan target langsung, pasar Amerika Latin juga bisa terdampak. Sebab, distribusi anime dan film internasional di kawasan ini umumnya bergantung pada perjanjian lisensi dengan perusahaan berbasis di AS.

Apabila biaya meningkat:

• Pemutaran perdana anime di bioskop bisa tertunda.
• Harga layanan streaming berbahasa Spanyol bisa naik.
• Simulcast anime (tayang hampir bersamaan dengan Jepang) menjadi sulit dipertahankan.

Situasi ini tentu mengkhawatirkan komunitas penggemar anime yang menuntut akses cepat dan terjangkau.

Proposal Trump hadir di tengah kerangka perdagangan global yang rumit. Pada 2024, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperpanjang moratorium tarif atas barang digital hingga Maret 2026. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk transmisi elektronik, bukan media fisik seperti DVD atau Blu-ray. Celah inilah yang membuka kemungkinan penerapan tarif baru.