Sensor Kartu Kredit Mengguncang Industri Anime, Manga, dan Game Politisi Jepang Turun Tangan

Seputar Otaku - Taro Yamada, anggota Dewan dari Partai Demokrat Liberal sekaligus penggemar anime, mengungkapkan bahwa Kelompok Riset Promosi Strategi Industri Visual (映像産業戦略推進研究会) baru saja mengadakan pertemuan internal untuk membahas isu deplatforming keuangan dan sensor melalui sistem pembayaran digital.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk merek kartu internasional, bank akuisisi, perusahaan pemrosesan pembayaran, pedagang, hingga lembaga pemerintah terkait. Meski detail dan nama peserta dirahasiakan, Yamada menegaskan bahwa diskusi berlangsung terbuka demi membedah penyebab, solusi, serta dampak dari apa yang disebut sebagai “sensor keuangan.”

“Kami mengadakan diskusi langsung dengan para pemangku kepentingan. Banyak 
perspektif menjadi lebih jelas, menandai kemajuan signifikan dalam mencari 
solusi atas masalah kartu kredit,” tulis Yamada di platform X.

                        

Fenomena financial deplatforming bukanlah hal baru. Banyak bisnis dan kreator di Jepang maupun luar negeri mengaku terdampak akibat tekanan yang terjadi sepanjang rantai transaksi, mulai dari pemroses pembayaran hingga perusahaan kartu internasional.

Masalah ini semakin kontroversial karena sebagian besar konten yang terkena pembatasan sebenarnya legal, misalnya karya bertema boys’ love, kekerasan fiksi, atau materi dewasa yang sah secara hukum. Namun, kurangnya transparansi membuat banyak pihak bingung mengenai dasar penolakan transaksi tersebut.

Kasus besar terjadi pada Manga Library Z, layanan yang menerbitkan manga langka. Tahun lalu, pemroses pembayaran memberi ultimatum agar konten tertentu dihapus dalam tiga hari atas permintaan VISA dan Mastercard. Jika tidak, kontrak akan dihentikan dengan ancaman denda miliaran yen. Akibatnya, Manga Library Z terpaksa tutup pada November 2024 sebelum akhirnya bangkit kembali lewat crowdfunding, meski kini tanpa dukungan VISA dan Mastercard.

Menanggapi kritik publik, Mastercard merilis pernyataan pada 1 Agustus 2025 yang menyebutkan bahwa jaringan mereka hanya memblokir transaksi ilegal. “Kami mengizinkan semua pembelian sah di jaringan kami,” jelas Mastercard, sembari menekankan adanya kewajiban kontrol pedagang untuk mencegah penyalahgunaan kartu.

Namun, dokumen internal Mastercard justru memperlihatkan aturan yang lebih ketat. Dalam Aturan 3.7 dan 5.12.7, disebutkan bahwa pedagang dilarang menjual konten yang dianggap:

“Sangat menyinggung dan tidak memiliki nilai artistik serius,”

Atau termasuk kategori yang menurut kebijakan korporasi tidak pantas dijual.
Definisi yang kabur ini memberi ruang interpretasi luas, sehingga konten legal sekalipun bisa terkena ban.

Pertemuan yang dipimpin oleh Taro Yamada dan dihadiri politisi besar seperti mantan Perdana Menteri Fumio Kishida menandai langkah penting dalam mencari solusi atas masalah sensor finansial. Bagi industri kreatif Jepang, terutama anime, manga, dan konten digital, transparansi dan kejelasan aturan menjadi kebutuhan mendesak agar para kreator tidak dirugikan.

Dengan meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital, diskusi ini menjadi titik balik apakah Jepang akan mengambil langkah tegas melindungi konten legal atau tetap tunduk pada tekanan global dari perusahaan kartu internasional.