Kota di Jepang kembali menjadi sorotan setelah munculnya usulan mengenai peraturan batasan penggunaan ponsel pintar. Rencana yang datang dari Toyoake, Prefektur Aichi, ini dinilai kontroversial karena tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Langkah tersebut menimbulkan diskusi publik mengenai relevansi aturan semacam itu dalam kehidupan masyarakat modern di Jepang.

Peraturan Batasan Penggunaan Ponsel Pintar di Kota Toyoake

Kota di Jepang, Toyoake, baru-baru ini mengumumkan rencana peraturan batasan penggunaan ponsel pintar yang akan dibahas pada sidang dewan kota mendatang. Peraturan bernama “Peraturan Mengenai Promosi Penggunaan Ponsel Pintar dan Perangkat Sejenisnya yang Tepat” ini mengimbau warganya untuk membatasi penggunaan ponsel pintar, perangkat gim, tablet, dan PC hanya dua jam per hari. Kota di Jepang ini berencana menerapkannya pada lebih dari 68.000 penduduk, termasuk orang dewasa, yang menimbulkan perdebatan di masyarakat Jepang.

Perbandingan dengan Peraturan di Prefektur Kagawa

Usulan peraturan batasan penggunaan ponsel pintar di Kota di Jepang tersebut mengingatkan pada kebijakan Prefektur Kagawa tahun 2020. Saat itu, pemerintah daerah hanya menargetkan anak-anak dalam pembatasan penggunaan ponsel pintar dan gim. Namun, yang membedakan peraturan dari Jepang ini adalah cakupan yang lebih luas hingga orang dewasa. Kota di Jepang itu menetapkan aturan waktu, yaitu dua jam per hari, dengan pengecualian untuk bekerja atau belajar. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah peraturan batasan penggunaan ponsel pintar benar-benar efektif untuk diterapkan dalam masyarakat Jepang yang kompleks.

Dampak Sosial dan Alasan Diajukan Peraturan

Rasional dari usulan Kota di Jepang mengenai peraturan batasan penggunaan ponsel pintar adalah kekhawatiran atas dampak negatif terhadap ritme hidup dan kesehatan. Pemerintah setempat menyebutkan bahwa penggunaan berlebihan perangkat digital di Jepang dapat menurunkan intensitas percakapan antar anggota keluarga. Wali Kota Toyoake, Masafumi Koki, menyatakan, “Meskipun mengakui bahwa ponsel pintar adalah alat gaya hidup yang praktis, saya ingin warga mempertimbangkan isu sosial tentang penggunaan yang tepat.” Dengan demikian, peraturan batasan penggunaan ponsel pintar dianggap sebagai upaya pemerintah Jepang untuk membangun pola hidup sehat di masyarakat.

Ketentuan Waktu Bagi Anak-Anak

Selain untuk orang dewasa, Kota di Jepang juga menambahkan aturan khusus bagi anak-anak dalam peraturan batasan penggunaan ponsel pintar. Anak usia sekolah dasar dilarang menggunakan perangkat setelah pukul 21.00, sementara pelajar tingkat lebih tinggi dibatasi hingga pukul 22.00. Meski begitu, Jepang tetap memberi pengecualian untuk penggunaan perangkat dengan tujuan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa peraturan batasan penggunaan ponsel pintar di Jepang berfokus pada pengendalian waktu, bukan larangan total terhadap teknologi digital.

Kritik Terhadap Efektivitas Peraturan

Meskipun bertujuan baik, peraturan batasan penggunaan ponsel pintar di Kota di Jepang menuai kritik. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa aktivitas lain, seperti membaca buku cetak atau menonton televisi, tidak dibatasi. Jepang memiliki masyarakat dengan pola hiburan yang beragam, namun aturan ini hanya menargetkan perangkat digital. Kritik lain menyebutkan bahwa bagi warga Jepang yang tinggal sendiri, ponsel pintar adalah sarana utama untuk berkomunikasi. Maka, peraturan batasan penggunaan ponsel pintar justru bisa mengurangi hubungan sosial yang penting dalam keseharian di Jepang.

Penerapan dan Ketiadaan Sanksi Hukum

Jika disahkan, peraturan batasan penggunaan ponsel pintar di Kota di Jepang akan berlaku mulai 1 Oktober. Namun, peraturan ini tidak mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran. Artinya, aturan tersebut lebih bersifat imbauan moral ketimbang kewajiban legal di Jepang. Di sisi lain, masyarakat Jepang menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada isu mendesak, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan beras, serta meningkatnya serangan beruang di berbagai daerah. Peraturan batasan penggunaan ponsel pintar dinilai bukanlah prioritas utama yang seharusnya menjadi fokus pemimpin Kota di Jepang saat ini.

Sumber